Terimaksaih telah berkunjung dan saya harap saudara terbantu dengan informasi yang sudah saya sampaikan dan jangan lupa berikan komentarnya juga ya......:)
Profil
Nama Resmi : Kabupaten Tapin
Ibukota : Rantau
Provinsi : Kalimantan Selatan
Batas Wilayah :
Jumlah Penduduk : 170.498 Jiwa
Wilayah Administrasi : Kecamatan : 12, Kelurahan: 8, Desa : 125
Website : www.tapinkab.go.id
Sejarah Kabupaten Tapin bermula pada Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kawedanan yaitu Kawedanan Tapin dengan ibukota Kota Rantau, yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribukota di Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara yang beribukota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribukota di Tambarangan, dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribukota di Margasari.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II. Dan diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dimana daerah Swantantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamdaya. Di Kalsel perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan.
Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H. Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten.
H. Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H. Hasyim Thaib dan Bakau M, dan di kalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat, yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, Namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H. Anang Acil Syofyan, H. Hasyim Thaib, Bakau M., dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, M. Juri, Pambakal Taun, Pambakal H. Abas Abdul Jabar. Sedang di Margasari, Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H. Marali, H. Kaspul Anwar, H. Bajuri Shagir, dan lainnya.
Setelah
beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga Tapin
di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau), dan untuk
melaksanakan berbagai keputusan musyawarah maka dibentuk sebuah badan
yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, yang
diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik, yang dibantu anggota
pengurus. Dan tahun 1961 bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau
(sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin)
diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni
pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan
membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab)
Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat
dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.
Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalsel di Jakarta, Pers (media cetak/radio) untuk dipublikasikan. Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau, dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Dan Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765)[2], dengan ibukota di Rantau.
Sekilas Tentang Sejarah Kota Rantau, Kalimantan Selatan.
Profil Nama Resmi : Kabupaten Tapin
Ibukota : Rantau
Provinsi : Kalimantan Selatan
Batas Wilayah :
- Utara: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Selatan: Kabupaten Banjar
- Barat: Kabupaten Barito Kuala
- Timur: Kabupaten Banjar
Jumlah Penduduk : 170.498 Jiwa
Wilayah Administrasi : Kecamatan : 12, Kelurahan: 8, Desa : 125
Website : www.tapinkab.go.id
Sejarah Kabupaten Tapin bermula pada Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kawedanan yaitu Kawedanan Tapin dengan ibukota Kota Rantau, yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribukota di Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara yang beribukota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribukota di Tambarangan, dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribukota di Margasari.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II. Dan diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dimana daerah Swantantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamdaya. Di Kalsel perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan.
Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H. Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten.
H. Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H. Hasyim Thaib dan Bakau M, dan di kalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat, yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, Namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H. Anang Acil Syofyan, H. Hasyim Thaib, Bakau M., dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, M. Juri, Pambakal Taun, Pambakal H. Abas Abdul Jabar. Sedang di Margasari, Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H. Marali, H. Kaspul Anwar, H. Bajuri Shagir, dan lainnya.
Setelah
beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga Tapin
di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau), dan untuk
melaksanakan berbagai keputusan musyawarah maka dibentuk sebuah badan
yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, yang
diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik, yang dibantu anggota
pengurus. Dan tahun 1961 bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau
(sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin)
diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni
pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan
membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab)
Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat
dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalsel di Jakarta, Pers (media cetak/radio) untuk dipublikasikan. Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau, dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Dan Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765)[2], dengan ibukota di Rantau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar