Jakarta - Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 disetujui oleh DPR-RI dalam Rapat Paripurna DPR-RI yang diselenggarakan pada Kamis (27/7).
Dalam kesempatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan bahwa kesempatan untuk menyempurnakan rancangan APBNP Tahun 2017 tersebut dilandasi semangat yang sama untuk menjaga APBN sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Penyesuaian besara indikator ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017 sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 4,3%, nilai tukar Rupiah terhadal dolar AS Rp 13.400/US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,2%, harga minyak mentah Indonesia US$48 per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.150 ribu setara minyak per hari.
Target penerimaan negara dan hibah disepakati sebesar Rp1.736,1 triliun didasarkan kinerja penerimaan perpajakan pada paruh pertama tahun 2017. Belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.367,0 triliun sementara untuk alokasi transfer daerah dan dana desa disepakati sebesar Rp766,3 triliun.
Kebijakan dan alokasi di bidang belanja negara dalam tahun 2017 tersebut, secara konsisten tetap diarahkan mendukung infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. (cys)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar